PRABOWO SUBIANTO, Presiden Republik Indonesia pernah menyinggung soal perusahaan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia. Pecatan jenderal karena aksi penculikan sejumlah aktivis pada 1998 ingin tahu, nama-nama perusahaan itu. Ini adegan saat Prabowo mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan bencana alam bersama para kepala daerah dan bawahannya secara virtual pada 7 September 2026 lalu.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, penegakan hukum terkait karhutla tengah mengerucut kepada korporasi. Saat ini, Polri menyelidiki 97 laporan polisi (LP) terkait karhutla. Sebanyak 92 di antaranya sudah naik penyidikan, "Kita lakukan penyelidikan, dari 97 LP, menjadi 92 naik sidik. Kemudian sekarang ini sudah mengerucut pada korporasi yang sedang kita periksa," kata Suudi di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
BACA JUGA : Menuju Bencana Ekologis Permanen
Polisi menetapkan 9 tersangka korporasi, semuanya adalah perusahaan perkebunan sawit. Rinciannya, 7 perusahaan di Kalimantan Barat, dan masing-masing 1 di Kalimantan Tengah dan Selatan. Polisi belum mengungkap nama perusahaan tersebut. Selain itu, polisi juga menetapkan 223 orang dalam kasus karhutla. Di saat polisi masih menutup identitas perusahaan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) merilis nama-nama perusahaan yang diduga terlibat karhutla.
Dari analisis citra satelit WALHI menunjukkan, hampir 50 persen titik panas terindikasi berada di areal kerja korporasi sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Terdapat kurang lebih 30.927 titik panas sepanjang Januari–September 2026. Laporan ini merinci, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan konsentrasi tertinggi, yakni 9.529 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah sebanyak 7.141 titik panas. Titik panas juga tersebar di Kalimantan Timur, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Papua Barat, Maluku, Jambi, dan Kalimantan Selatan.
Beberapa perusahaan juga tercatat mengalami kebakaran berulang yang pernah dilaporkan WALHI ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2023. Ini bukan sekadar soal siapa yang melakukan pembakaran, tetapi juga siapa yang lalai mencegah kebakaran,” ujar Wahyu Eka Styawan, Tim Riset WALHI Nasional.
Wahyu mengungkapkan, sejumlah perusahaan yang mengalami kebakaran berulang itu di antaranya, PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat, PT Rimbun Seruyan di Kalimantan Tengah, PT Riau Andalan Pulp and Paper di Riau, PT Bumi Mekar Hijau di Sumatera Selatan, dan PT Restorasi Ekosistem Indonesia di Jambi. “Kebakaran berulang ini bisa diartikan sebagai kejahatan korporasi dan abainya negara karena membiarkan ini terjadi berulang-ulang,” imbuh Wahyu.
WALHI melakukan penelusuran terhadap afiliasi korporasi, struktur kepemilikan, dan identitas penerima manfaat dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam kawasan konsesi dengan jumlah hotspot high confidence tertinggi sepanjang Januari-Agustus 2026. Tim riset melakukan analisis terhadap 30 entitas perusahaan yang terdiri dari 15 perusahaan perkebunan sawit dan 15 pemegang izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).
BACA JUGA : Hutan Kita Sengaja Dibakar Oligarki
Lima dari 15 perusahaan perkebunan sawit dengan titip panas terbanyak adalah PT Mekar Karya Kahuripan dengan 312 titik dan PT Sinar Karya Mandiri dengan 254 titik, keduanya berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian PT Kayung Agro Lestari, berada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat dengan 229 titik, PT Arjuna Utama Sawit di Katingan, Kalimantan Tengah dengan 165 dan PT Ragam R. R di Kubu Raya, Kalimantan Barat Kubu Raya dengan 131 titik.
Sedangkan lima dari 15 perusahaan PBPH dengan Hotspot terbanyak adalah PT Bumi Mekar Hijau Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir 552 titik. Empat perusahaan lainnya, semuanya berasal dari Kalimantan Barat, yaitu PT Finnantara Intiga di Kabupaten Sanggau dengan 189 titik, PT Inhutani Iii Nangapinah di Melawai dengan 188 titik, PT Mayawana Persada di Kayong Utara dengan 176 titik dan PT Hutan Ketapang Ind (Dh. Kertas Basuki R) di Ketapang dengan 142 titik api.
"Data Kemenkes per 12 Oktober 2026 mencatat 277.075 kasus ISPA secara kumulatif di 63 kabupaten atau kota pada tujuh provinsi terdampak, termasuk 62.400 kasus atau 22,5 persen pada anak usia 0–5 tahun," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, Kamis (15/10/2026).
Papua Selatan dan Titik Api di Wilayah PSN
Tim Riset WALHI dalam laporan bertajuk ‘Siapa di Balik Api?’ ini juga mengungkap fakta-fakta karhutla di Papua, khususnya wilayah Selatan. Dari pemantauan satelit, tercatat ada setidaknya 807 titik api dari 1 Januari hingga 31 Agustus 2026 yang terdeteksi di kawasan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan. WALHI juga melakukan analisis perusahaan melalui pemantauan lapangan.
Data tersebut menunjukkan, konsentrasi titik panas di wilayah PSN ini bermuara pada dua kelompok usaha besar yaitu, First Resources Limited melalui kepemilikan saham keluarga Fangiono, dan Wilmar International Group melalui Tan Keng Liam serta keterlibatan Martua Sitorus. Kelompok usaha raksasa ini teridentifikasi menguasai sepuluh pemegang konsesi kebun tebu, pabrik gula, dan bioetanol di kawasan PSN.
Dari enam entitas yang tercatat dalam data titik panas tertinggi, tiga di antaranya, yakni PT Semesta Gula Nusantara, PT Andalan Manis Nusantara, dan PT Global Papua Abadi, konsisten berada dalam satu kelompok kepemilikan yang sama, First Resources. Ketiga entitas ini menyumbang 90 titik panas dari total yang tercatat pada kelompok tersebut, dengan PT Global Papua Abadi sebagai penyumbang tertinggi.
BACA JUGA : #KAMISAN| Rakyat Dibunuh Asap
Tiga entitas lainnya, yaitu PT Murni Nusantara Mandiri, PT Agrindo Gula Nusantara, dan PT Sejahtera Gua Nusantara, seluruhnya berafiliasi dengan Wilmar International Group, dengan PT Murni Nusantara Mandiri sebagai kontributor dominan pada kelompok ini. “Pengelompokan ini menunjukkan, sebaran titik panas pada korporasi di dalam PSN Energi Papua pada dasarnya terpusat pada dua rantai kendali korporasi yang sama,” ungkap Umi Ma’rufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI.
Persoalan karhutla di kawasan ini, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan operasional pada tingkat kelompok usaha First Resources dan Wilmar Internasional, bukan semata-mata kelalaian pada tingkat anak usaha secara individual,” tegas Umi.
Pada area yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) tercatat pada tiga kluster, yaitu di Kecamatan Ngguti, Desa Salam Epe; Kecamatan Ilwayab, Desa Sigad; dan Kecamatan Ilwayab, Desa Bibikem, serta area milik Kementerian Pertanian tercatat di Kecamatan Kaptel, Desa Bu-Epe, jumlah titik panas pada keempat klaster program pangan ini bahkan melampaui jumlah titik panas pada masing-masing entitas korporasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, dengan total 674 titik.
“Respons kebijakan maupun penegakan hukum terhadap karhutla di kawasan ini perlu menjangkau baik korporasi pemegang konsesi maupun lembaga pemerintah yang mengampu langsung proyek strategis nasional tersebut. Jadi jangan membatasi akuntabilitas hanya pada aktor korporasi, melainkan juga pemerintah,” imbuhnya.
Temuan lain menunjukkan, Sebagian klaster titik panas di Kecamatan Ilwayab berada di wilayah kerja Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, yang ditugaskan negara untuk pembukaan lahan food estate. Meski begitu, Umi mengatakan, diperlukan verifikasi lapangan untuk memastikan hubungan langsung antara titik api dengan aktivitas Jhonlin Group.
Meski begitu, WALHI menyoroti celah akuntabilitas baru: mitra pelaksana swasta yang beroperasi atas penugasan negara, di luar rezim perizinan usaha kehutanan/lahan yang lazim. Sebab, ini berpotensi mengaburkan tanggung jawab hukum antara pemberi tugas, dalam hal ini pemerintah dan pelaksana lapangan yaitu pihak swasta.
Afiliasi Perusahaan Karhutla
Hasil riset yang dilakukan WALHI mengungkap pula rantai kepemilikan terhadap korporasi-korporasi dengan sebaran titik panas tertinggi, memiliki keterlibatan entitas induk maupun pemegang saham asing yang berkedudukan di sejumlah negara khususnya Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan beberapa yurisdiksi luar kawasan seperti British Virgin Island (BVI), Samoa, Korea Selatan, dan India.
Salah satu perusahaan asal Singapura adalah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Perusahaan pemegang PBPH yang terafiliasi dengan APRIL/RGE Group, sementara PT Arara Abadi dan PT Sekato Pratama Makmur terafiliasi dengan APP/Sinar Mas Group. Sinar Mas Group juga berkedudukan di Singapura. Kebakaran hutan alam terjadi di areal kerja PT RAPP Estate Sungai Mandau.
Berdasarkan hasil pemantauan WALHI Riau dan analisis spasial citra Sentinel-2, kebakaran seluas ±71,9 ha ini berada di areal hutan rawa pada kawasan greenbelt yang berbatasan langsung dengan sungai. Kerusakan ekosistem akibat kebakaran di areal kerja PT RAPP juga turut mengancam keberlangsungan satwa dilindungi, salah satunya harimau Sumatera. Sebab, lokasi ini adalah kawasan transisi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu (GSKBB).
BACA JUGA : Hutan Tretes Lestari, Pengembang Harus Angkat Kaki
Kemudian, kebakaran di konsesi PT Arara Abadi maupun di sekitarnya, terjadi sekitar penghujung Maret 2026. Jika dihitung seluruh hamparan terbakar baik di dalam maupun di luar izin perusahaan—tapi masih di sekitarnya—luasnya mencapai 616,3 hektar. Tak lebih dari dua bulan, kawasan yang terbakar ini, sudah ditanami bibit akasia, tanaman yang menjadi bahan baku kertas olahan perusahaan ini.
Pada Minggu, 17 Mei 2026, kami menemukan aktivitas penanaman akasia pada area bekas terbakar. Hampir 400 meter dari batas kebakaran dalam konsesi PT Arara Abadi terdapat plang informasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT),” ungkap Wahyu Eka Styawan, TIm Riset WALHI Nasional.
Terakhir, konsesi PT Sekato Pratama Makmur (SPM) mengalami kebakaran pada pertengahan hingga akhir Maret 2026. Luas terbakar keseluruhan, berdasarkan analisis citra satelit Sentinel-2, lebih kurang 115,3 hektar. Kebakaran di konsesi PT SPM terjadi di sekitar hutan alam sekunder, di mana masih berlangsung aktivitas penebangan liar. Saat verifikasi lapangan, suara gergaji mesin terdengar dari kejauhan.
Analisis aktor yang dilakukan WALHI menemukan, nama-nama pebisnis terdekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, Iwan Bomba (Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan) di PT Golden Blossom Sumatera; dan Edhy Prabowo (Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran), Widjono Hardjanto (Wakil Ketua Harian Gerindra/Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran), dan Benny Pangbin (Ketua Bidang Analisa dan Pengembangan Potensi Kader Gerindra) di PT Kiani Lestari, serta Aburizal Bakrie (Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran) di PT Monrad Intan Barakat.
